PELAYANAN PUBLIK

Layanan publik dalam tubuh lembaga pemerintah dalam Susanto (2005) dinilai kurang dapat memenuhi tugasnya sesuai dengan harapan publik. Salah satu hambatannya adalah bentuk organisasi birokrasi, sehingga birokrasi pemerintahan selalu menjadi sorotan utama dalam setiap organisasi layanan publik. Pelaksana layanan publik masih belum patuh kepada ketentuan baku yang dibuat dalam menjalankan tugasnya. Penyimpangan dari ketentuan yang telah ditetapkan acapkali tanpa adanya konsekuensi pengenaan sanksi. Hal yang sama dikemukakan oleh Dwiyanto, et.al (2003) bahwa terjadinya penyimpangan dalam pemberian layanan publik dapat disebabkan oleh para birokrat yang masih terpaku pada paradigma lama sebagai penguasa, peraturan atau ketentuan yang berlaku mengandung banyak kelemahan yang mendorong terjadinya penyimpangan, pengguna jasa layanan publik juga sering memanfaatkan kelemahan peraturan dan ingin menempuh jalan pintas, dan pengguna jasa masih berada pada posisi yang lemah.