IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI KANTOR KECAMATAN MATRAMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR PROVINSI DKI JAKARTA

Good governance merupakan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat. Perubahan tersebut lebih dikenal dengan pergeseran paradigma dari pemerintahan (government) menjadi tata pemerintahan (governance) sebagai wujud dari interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam menghadapi berbagai berbagai permasalahan kontemporer yang demikian kompleks, dinamis serta beraneka ragam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip good governance di Kantor Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Informan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Sekretaris Kecamatan Matraman, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Matraman, Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Matraman, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Matraman, aparatur Kecamatan Matraman dan masyarakat pengguna layanan, yang dipilih sebagai informan berdasarkan alasan-alasan tertentu. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Sedangkan teknik analisis data meliputi kegiatan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa implementasi prinsip-prinsip good governance di Kantor Kecamatan Matraman, dilakukan berdasarkan aspek- aspek: akuntabilitas, transparansi, demokrasi dan aturan hukum. Penerapan prinsip- prinsip good governance sudah berjalan dengan baik yang terlihat dari proses dan hasil pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan dibuatnya laporan tahunan, mulai adanya keterbukaan akses informasi kepada masyarakat, pelayanan yang sama bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan status maupun golongan, dan kegiatan pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hambatan dalam implementasi prinsip-prinsip good governance di Kantor Kecamatan Matraman, antara lain disebabkan oleh masih adanya praktek KKN dalam instansi pemerintah, kompetensi aparatur dalam memberikan pelayanan masih kurang optimal, serta partisipasi masyarakat dalam mengawasi kegiatan pemerintah masih rendah. Strategi dalam mengoptimalkan implementasi prinsip-prinsip good governance di Kantor Kecamatan Matraman, dapat dilakukan dengan cara sharing knowledge melalui kegiatan sosialisasi ke instansi terkait dan pengikutsertaan pegawai dalam pelatihan dengan materi good governance bagi para pegawai.