Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana

Anak merupakan kelompok yang rentan menjadi korban berbagai bentuk tindak pidana, termasuk kekerasan seksual. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis, sosial, dan perkembangan masa depan anak. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal melalui sistem peradilan pidana yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam perspektif sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti rendahnya pelaporan kasus, trauma korban selama proses peradilan, serta keterbatasan pendampingan psikologis dan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum serta optimalisasi mekanisme perlindungan anak agar hak-hak korban dapat terpenuhi secara efektif.