Implementasi Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Hukum Tata Negara

Perlindungan hukum ketenagakerjaan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar pekerja sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Negara memiliki kewajiban untuk menciptakan kebijakan dan regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, serta kesejahteraan bagi tenaga kerja. Dalam perspektif Hukum Tata Negara, perlindungan hukum ketenagakerjaan tidak hanya dipandang sebagai hubungan hukum antara pekerja dan pemberi kerja, tetapi juga sebagai perwujudan fungsi negara dalam melindungi hak konstitusional warga negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum ketenagakerjaan dalam perspektif Hukum Tata Negara serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum ketenagakerjaan telah memperoleh landasan konstitusional yang kuat melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti pelanggaran hak pekerja, lemahnya pengawasan ketenagakerjaan, serta ketidakseimbangan posisi tawar antara pekerja dan pengusaha. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, dan optimalisasi peran negara dalam menjamin perlindungan hak-hak tenaga kerja.