Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hak-Hak Ketenagakerjaan Berdasarkan Prinsip Negara Hukum

Perlindungan hak-hak ketenagakerjaan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan di daerah. Peran tersebut meliputi pengawasan ketenagakerjaan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, perlindungan pekerja, serta penyelenggaraan pelatihan dan penempatan tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam perlindungan hak-hak ketenagakerjaan berdasarkan prinsip negara hukum serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan penting dalam menjamin perlindungan hak-hak pekerja melalui pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan yang sesuai dengan prinsip negara hukum. Namun demikian, implementasi perlindungan ketenagakerjaan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pengawasan, rendahnya kesadaran hukum, serta meningkatnya kompleksitas hubungan industrial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mewujudkan perlindungan ketenagakerjaan yang berkeadilan.